Soal PTS/UTS PKN Kelas 10 Semester 1 tahun 2021

1. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai praksis adalah ….

•  A. nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan
•  B. nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari
•  C. nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural
•  D. nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia
•  E. nilai yang dapat dipraktikkan untuk kemajuan di bidang budaya bangsa

2. Salah satu contoh nilai praksis sila pertama Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah ….

•  A. menghormati perayaan hari besar umat agama lainnya
•  B. ikut serta dalam perayaan hari besar agama lain
•  C. tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah
•  D. berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan berbagai aktivitas di sekolah
•  E. menetapkan hari-hari besar keagamaan

3. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah menetapkan konsep merdeka belajar, salah satuya dengan menghapus Ujian Nasional (UN) tahun 2021. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing sekolah khususnya dalam menentukan kelulusan siswanya. Selain itu, kegiatan belajar bisa dilakukan secara eksploratif bukan hanya di dalam ruangan kelas namun menyesuaikan dengan materi dan kondisi yang ada. Harapannya, sekolah bisa menjadi ruang belajar yang merdeka dan proses memanusiakan manusia.

Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai ….

• A. ketuhanan dan kemanusian
• B. persatuan dan kemanusian
• C. kemanusian dan keadilan
• D. kerakyatan dan persatuan
• E. persatuan dan keadilan

4. Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI 1945?

•  A. Warga Negara Indonesia merupakan seluruh orang yang menempati wilayah Indonesia.
•  B. Setiap orang asing yang menempati wilayah Indonesia adalah warga Negara Indonesia.
•  C. Penduduk Indonesia meliputi orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan Undang-undang.
•  D. Orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara Indonesia.
•  E. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan penduduk Indonesia.

5. Komponen sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia bersadarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ….

•  A. Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama bidang pertahanan
•  B. Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen pendukung bidang pertahanan
•  C. Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat merupakan komponen pendukung bidang pertahanan
•  D. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen cadangan sistem pertahanan
•  E. Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen utama bidang keamanan dan pertahanan

6. Salah satu bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh ….

•  A. Gubernur/Wakil Gubernur dan DPRD Provinsi
•  B. Gubernur dan Wakil Gubernur
•  C. Gubernur dan Sekretariat Daerah
•  D. Gubernur/Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah
•  E. Gubernur/Wakil Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah

7. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Terowongan Nanjung, yang diklaim bisa mengurangi banjir di Bandung, Jawa Barat. Sebelum peresmian, Jokowi meninjau infrastruktur tersebut. Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lokasi terowongan terletak di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

 

 Keberadaan Ridwan Kamil dalam pemantauan terowongan tersebut mengingat posisinya sebagai kepala daerah di Jawa Barat sebagai lembaga struktural pemerintah di bidang eksekutif. Ada pun tugas gubenur tersebut di antaranya:

 1) Melantik kepala desa dan keluruhan;

 2) Melantik Bupati/Wali Kota

 3) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

 4) Membuat Peraturan daerah

 5) Menyelaraskan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;

 6) Melantik kepala Instansi Vertikal.

Tugas Gubernur secara tepat ditunjukkan oleh nomor ….

• A. 1), 3), 5), dan 6) 
• B. 1), 2), 3), dan 4) 
• C. 2), 3), 4), dan 5)
• D. 2), 3), 5), dan 6)
• E. 3), 4), 5), dan 6)

8. Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum baru saja meluncurkan program pendidikan karakter berupa Ajengan Masuk Sekolah (AMS) yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik agar memiliki moral, akhlak yang baik serta mampu untuk menciptakan kerukunan dan sikap toleran. Program ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat khususnya dalam fokus pendidikan karakter generasi muda bangsa Indonesia.

 Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai ….

• A. ketuhanan dan kemanusian
• B. persatuan dan kerakyatan
• C. kemanusian dan keadilan
• D. ketuhanan dan persatuan
• E. persatuan dan keadilan

9. Salah satu bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah Kabupaten dilaksanakan oleh ….

• A. Bupati/Wakil Bupati dan DPRD Kabupaten
• B. Bupati dan Wakil Bupati
• C. Bupati dan Sekretariat Daerah
• D. Bupati/Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah
• E. Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah

10. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai dasar adalah ….

•  A. nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan
•  B. nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari
•  C. nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural
•  D. nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia
•  E. nilai yang esensial dari Pancasila dan memiliki tujuan, cita-cita, dan perjuangan bangsa

11. Salah satu contoh nilai praksis sila keempat Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah ….

•  A. Menetapkan perayaan hari besar nasional
•  B. Menambah subsidi gas elpiji bagi masyarakat Indonesia
•  C. Menurunkan iuran BPJS
•  D. Mengambil keputusan negara didasarkan pada kelompok tertentu
•  E. Melakukan musyawarah dalam mengambil kebijakan negara

12. Salah satu contoh nilai praksis sila ketiga Pancasila yang bisa dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia adalah ….

•  A. Memilih agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing
•  B. Tidak memaksakan kehendak dan pendapat diri kepada orang lain
•  C. Bersedia memiliki teman yang memiliki satu ikatan daerah
•  D. Berperilaku adil, tidak diskriminatif
•  E. Mengedepankan kepentingan umum di samping kepentingan pribadi

13. Pada tahun 2020, pemerintah Republik Indonesia memberikan perhatian khusus dalam bidang pendidikan dengan meyalurkan bantuan berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Bantuan ini dimaksudkan untuk peningkatan dan fleksibilitas dan otonomi penggunaan BOS. Adapun alokasi dana BOS 2020 naik 6.03 % dari tahun sebelumnya. Peserta didik untuk jenjang SD tahun sebelumnya mendapat Rp 800.0000 menjadi Rp 900.0000, SMP Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.100.000, sementara jenjang SMA tahun sebelumnya memperoleh Rp 1.400.000 saat ini menjadi Rp 1.500.000. Kebijakan ini tentu sangat membantu pihak sekolah maupun peserta didik.

 Jika dianalisis, kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai ….

• A. ketuhanan dan kemanusian
• B. persatuan dan kerakyatan
• C. kemanusian dan keadilan
• D. ketuhanan dan persatuan
• E. persatuan dan keadilan

14. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….

•  A. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
•  B. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
•  C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
•  D. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
•  E. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

15. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ….

•  A. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
•  B. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
•  C. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
•  D. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara
•  E. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan

16. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ….

• A. kekuasaan legislatif
• B. kekuasaan eksekutif
• C. kekuasaan yudikatif
• D. kekuasaan federatif
• E. kekuasaan koordinatif

17. Perhatikan data di bawah ini!

 (1) Cinta akan kemajuan dan pembangunan

 (2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.

 (3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.

 (4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

 Berdasarkan data di atas yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ….

• A. 2 dan 4 
• B. 1 dan 3 
• C. 1 dan 4
• D. 1 dan 2
• E. 3 dan 4

18. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali ….

•  A. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang
•  B. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
•  C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan
•  D. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
•  E. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa

19. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah ….

• A. Hak opsi 
• B. Ius soli 
• C. Hak repudiasi
• D. Naturalisasi
• E. Ius sanguinis

20. Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya ….

• A. Ius Soli 
• B. Apatride 
• C. Bipatride 
• D. Ius Sanguinis
• E. Naturalisasi

21. Penerapan hak warga negara di bidang politik dapat diimplementasikan dalam bentuk ….

A. Memasuki anggota partai politik

B. Membantu fakir miskin dan anak terlantar

C. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

D. Menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa

E. Menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah

22. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai ….

• A. Kekuatan utama sistem keamanan
• B. Kekuatan utama sistem pertahanan
• C. Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
• D. Kekuatan pendukung pertahanan keamanan
• E. Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan

23. Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan ….

•  A. Menjadi prajurit TNI/Polri
•  B. Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
•  C. Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
•  D. Mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
•  E. Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam

24. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan makna …. 

• A. Bela negara
• B. Sistem bela negara
• C. Pertahanan negara
• D. Sistem keamanan nasional
• E. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

25. Pada dasarnya selain memiliki Kementerian Negara, pemerintah Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu dikenal dengan istilah lembaga pemerintahan non-departemen. Berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai perbedaan dari Kementerian Negara Republik Indonesia (NRI) dengan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) ….

•  A. Kementerian NRI dipimpin oleh Kepala dan LPNK dipimpin oleh Menteri
•  B. Kementerian NRI bertanggungjawab kepada Kepala dan LPNK bertanggungjawab kepada presiden
•  C. Kementerian NRI dipimpin oleh Menteri dan LPNK dipimpin oleh Kepala
•  D. Kementerian NRI bertugas di pusat dan LPNK bertugas di daerah
•  E. Kementerian NRI dibentuk oleh Presiden dan LPNK dibentuk oleh Menteri

26. Kekuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri merupakan kedaulatan…

• A. Ke dalam 
• B. Ke luar 
• C. Tertinggi
• D. Negara
• E. mutlak

27. Perhatikan beberapa kedaulatan berikut.

1. Mengatur pemilihan umum

2. Mengatur kerja sama internasional

3. Mengatur secara mutlak

4. Mengatur pajak

5. Mengatur pembangunan

Contoh kedaulatan ke dalam yang dinyatakan oleh Jean Bodin ditunjukan pada nomor…

• A. 1, 2 dan 3 
• B. 1, 2 dan 5 
• C. 1, 4 dan 5
• D. 2, 3 dan 4
• E. 3, 4 dan 5

28. Montesqueu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan, atau yang dikenal dengan istilah trias politica. Berdasarkan trian plotica tersebut, pembagian kekuasan terdiri atas…

• A. Eksekutif, pederatif, dan legislatif
• B. Legislatif, pederatif, dan yudikatif
• C. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif
• D. Legislatif, eksekutif, dan pederatif
• E. Eksekutif, pederatif, dan yudikatif

29. Pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi, namun hubungan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan, merupakan pengakuan secara…

• A. De facto bersifat sementara
• B. De facto bersifat tetap
• C. De jure bersifat tetap
• D. De jure bersifat sementara
• E. De jure bersifat penuh

30. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara ialah…

• A. Moneter 
• B. Legislatif 
• C. Yudikatif
• D. Konstitutif
• E. Eksaminatif

31. Kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara adalah kekuasaan…

• A. moneter 
• B. legislatif 
• C. eksaminatif
• D. eksekutif
• E. yudikatif

32. Kementerian negara adalah…

•  A. Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi
•  B. Lembaga negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
•  C. Lembaga pemerintahan yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanaan undang-undang
•  D. Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang
•  E. Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan

33. Ketentuan mengenai menteri diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni dalam Bab 5 tentang kementerian negara tepatnya pada pasal…

• A. 17 
• B. 17 A 
• C. 17 B
• D. 18
• E. 19

34. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri adalah…

• A. BIN dan BPKP 
• B. BPJS dan LAN 
• C. BIN dan LIPI
• D. BKN dan BSN
• E. BPN dan BKN

35. Perhatikan pernyataan di bawah ini

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

2. Menteri- menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden

3. Kedudukan menteri-menteri itu sejajar dengan DPR

4. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

5. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang TIDAK BENAR berkenaan dengan kementerian ditunjukan oleh nomor…

• A. 1  
• B. 2  
• C. 3
• D. 4
• E. 5

Soal UTS PKN Kelas 10 (Esai)